Penduduk Miskin Meningkat, Fraksi NasDem Desak Pro-Poor Budgeting Termanifestasi Nyata
- Details
- Parent Category: Setwan
- Category: Berita Legislatif
- Created on Tuesday, 22 September 2015 00:00
- Last Updated on Thursday, 22 October 2015 08:55
- Published on Tuesday, 22 September 2015 16:41
- Written by Joomla!
- Hits: 47
Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) mendesak Pemerintah Provinsi NTT untuk berani melakukan efisiensi belanja pada setiap SKPD untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur, terutama untuk menjawab kebutuhan dan persoalan aktual dan faktual masyarakat saat ini. Kebijakan APBD NTT yang pro-poor budgeting harus benar-benar termanifestasikan dalam belanja daerah secara nyata.
Hal tersebut disampaikan juru bicara sekaligus Ketua Fraksi Partai NasDem, Johny Army Konay, SH dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, Senin (21/9/2015) di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi NTT.
Army mengatakan, Fraksi Partai NasDem mendukung agar penambahan belanja daerah difokuskan pada kebutuhan yang aktual dan mendasar, diantaranya pendidikan, kesehatan, perbaikan ekonomi rakyat, pertanian, perikanan dan kelautan, perhubungan, infrastruktur jalan dan pengentasan kemiskinan.
Lebih lanjut Army mengatakan, masalah kemiskinan yang menyangkut hajat hidup orang banyak belum dituntaskan. Kenaikan prosentasi masyarakat miskin hasil rilis Susenas per Maret 2014 dan Maret 2015 menunjukkan bahwa penduduk miskin di NTT meningkat, dimana pada Maret 2014 posisi penduduk miskin di NTT berjumlah 994.680 ribu orang dengan persentase 19,62% dan pada September 2014 posisi menurun menjadi 19,60%, namun pada Maret 2015 penduduk miskin meningkat menjadi 1.159.840.000 orang atau naik 22,61%. Secara nasional, posisi jumlah penduduk miskin NTT juga mengalami kenaikan yakni dari 10,96% menjadi 11,22% per Maret 2015. “Persoalan ini menjadi tantangan bagi Pemerintah dan DPRD Provinsi NTT untuk semakin giat bekerja mengimplementasikan ajakan Presiden Jokowi “ayo kerja” melalui kebijakan-kebijakan dan penganggaran yang memihak pada masyarakat miskin dan terpinggirkan” kata Army. (Itin)